upah.co.id – “Jadi pada intinya kita menemukan beberapa perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini tentu hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” katanya, mengutip dari DepokToday — jaringan Suara.com, Senin (5/9/2022).

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini? Simak selengkapnya.

1. Uang hibah Bawaslu tahun 2019/2020

Kasus penyelewengan dana ini awalnya terungkap dari penelusuran pihak Kejari Depok di dalam anggaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sebesar Rp15,35 miliar.

2. Proses pencairan dana yang melawan hukum

Uang yang sudah dikirim ke sejumlah rekening itu kemudian diambil secara tunai. Hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan prosedur petunjuk teknis.

Pasalnya, uang tersebut seharusnya digunakan sebagai biaya pengawasan pelaksanaan pemilu. Namun pada kenyataannya uang itu justru disalahgunakan oleh kedua oknum tersebut untuk keuntungan pribadi.

3. Aliran dana untuk hiburan malam

Pihak Kejari tak hanya menemukan data penyelewengan dana sebesar Rp1,1 miliar saat menelusuri aliran dana tersebut. Mereka juga menemukan fakta bahwa oknum itu menggunakan uang tersebut untuk dugem atau berpesta di tempat hiburan malam.

“Telah dilakukan pulbaket karena sebelumnya didapatkan informasi uang hibah diduga digunakan untuk kepentingan pribadi serta untuk kegiatan hiburan malam,” jelas Andi Rio.

4. Indikasi adanya penyelewengan lainnya

Andi Rio juga menjelaskan bahwa timnya masih memperdalam kasus ini karena adanya indikasi penyelewengan lainnya seperti perencanaan penggunaan anggaran, kemudian mekanisme penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggarakan.

5. Periksa 20 saksi

Untuk mendalami kasus ini, Kejari telah memanggil 20 orang saksi yang diduga juga mengetahui adanya aliran dana dan sempat mengelola uang hibah Bawaslu Depok sebesar Rp15 miliar ini.