upah.co.id – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut , Binsar Pandjaitan, buka-bukaan soal tuntutan dari pemerintah China agar APBN Indonesia bisa menjamin pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Dalam lawatannya ke Beijing, Luhut bercerita, kalau pemerintah China masih menginginkan kelangsungan pembayaran pinjaman pokok maupun beban bunga dari pembangunan KCJB bisa dijamin oleh pemerintah Indonesia.
Soal besaran bunga utang, Luhut juga mengakui kalau dirinya gagal melakukan negosiasi. Sehingga pemerintah China masih berkukuh bunga yang harus dibayarkan sebesar 3,4 persen per tahun dari sebelumnya 4 persen.
“Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen. Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we’re doing okay, walaupun tidak oke-oke amat,” ucap Luhut dikutip pada Rabu (12/4/2023).
Purnawirawan jenderal TNI AD ini berujar, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari China agar tidak memberatkan keuangan negara.
“Tapi kita masih mau negosiasi lagi. Untuk pembiayaan cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi mengenai suku bunga (dengan Bank Pembangunan China/CDB),” ujar Luhut.
“Suku bunga sudah turun dari 4 persen, (tetapi) kita masih ingin lebih rendah lagi. Juga mengenai struktur penjaminan dan tenor tau jangka waktu, ini tinggal finalisasi,” kata Luhut.
Luhut bilang, suku bunga yang diajukan 2 persen tersebut dimulai pada 2017. Namun, dibandingkan dengan obligasi Amerika Serikat (AS), suku bunga yang diberikan China justru lebih rendah.
“Jadi sebagai perbandingan, kita 2 persen itu kan suku bunga waktu 2017. Waktu itu suku bunga industrinya rendah. Kalau kita lihat cost overrun mereka 3,4 persen itu sekitar 0,2 persen di bawah obligasi di bawah Pemerintah AS yang 30 tahun,” jelasnya.
“Atau kalau dibandingkan dengan obligasi AS-RI yang 30 tahun, itu 5,6. Jadi ini sebenarnya bunga yang ditawarkan sudah lebih rendah dibandingkan dengan bunga Pemerintah AS ataupun bunga obligasi AS dari Pemerintah RI,” lanjut Luhut.
Luhut pun optimis, pemerintah bisa membayar utang pinjaman tersebut. Hal ini karena rasio pajak Indonesia yang menunjukan tren positif.
“Gak ada masalah (dengan suku bunga pinjaman 3,4 persen), kamu kok ragukan negaramu? Kalian jangan underestimate (meremehkan) bahwa negara kita ini semakin efisien makin baik,” ujarnya.
Kedua negara juga telah menyepakati nilai pembengkakan biaya (cost overrun) Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun.
Angka tersebut merupakan hasil audit setiap negara yang kemudian disepakati bersama. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.
Yang jadi masalah, China meminta pemerintah Indonesia menanggung beban cost overrun di proyek KCJB. Namun, beber Luhut, pemerintah tak langsung menyetujuinya karena bisa membebani APBN.
