upah.co.id – PU RI membantah kebocoran data sekitar 105 juta yang diunggah dan diperjualbelikan di sebuah forum online ” Breached Forums “ bersumber dari mereka.

Sejumlah komisioner mengeklaim bahwa data penduduk yang terhimpun di KPU RI dalam kondisi aman.

“Sejauh ini koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU, semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

Lebih jauh, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menerangkan bahwa pihaknya terus meng-update ihwal keamanan data ini dengan Gugus Tugas Keamanan Siber.

Sebagai informasi, gugus tugas tersebut sudah dibentuk dalam menjamin keamanan siber Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI yang digunakan untuk menghimpun identitas keanggotaan dalam pendaftaran partai politik.

Gugus tugas ini melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bareskrim Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Senin minggu lalu, kami rapat dengan Gugus Tugas Keamanan Siber aplikasi KPU RI. Dalam rapat tersebut, tidak didapati bahwa data keanggotaan partai yang ada dalam aplikasi Sipol bocor. Dan pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang Sipol yang menyatakan hal yang sama,” jelas Idham kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

“Sampai saat ini tidak ada laporan apapun dari Gugus Tugas Kemanan Siber tentang data keanggotaan partai politik dalam Sipol diretas. Sampai saat ini aplikasi Sipol dalam kondisi aman,” tambahnya.

Idham menyebutkan bahwa dugaan kebocoran data ini tetap menjadi perhatian KPU RI, namun sekali lagi menegaskan bahwa data KPU RI aman.

“Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno,” sebut Idham.

“Yang jelas ini bukan data dari KPU. Itu bukan data milik KPU. Data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan,” pungkasnya.

Menanggapi adanya kebocoran data nomor kartu seluler pengguna asal Indonesia, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Dave Laksono meminta pemerintah bertindak tegas untuk bertanggung jawab soal perlindungan data masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, data sekitar 105 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di sebuah forum online “Breached Forums”. Sumber kebocoran data diklaim berasal dari Komisi KPU RI.

Dugaan kebocoran data tersebut terungkap dari unggahan seorang anggota forum, Bjorka , pada 6 September 2022.

Bjorka sebelumnya juga mengungkap dugaan kebocoran data kartu SIM dari 1,3 miliar nomor ponsel Indonesia.

Dalam kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI, Bjorka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.

Data disebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres.

Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data gratis.