upah.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan dana subsidi BBM untuk dialokasikan pada program bantuan langsung tunai ( BLT )

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp24,17 triliun untuk BLT .

“Diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 6 September 2022.

Diketahui, BLT tersebut telah mulai disalurkan oleh pemerintah pada awal September 2022 dengan menargetkan 514 kota/kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.

Keterangan itu disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Ia mengatakan bahwa saat ini, pihaknya masih baru menjangkau 445 kabupaten/kota.

“Pemerintah mulai menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM sejak 1 September 2022 dan menjangkau 514 kota/kabupaten di Indonesia. Saat ini sudah tersalurkan di 445 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Pos (PT Pos Indonesia),” ujarnya.

Lebih lanut, Risma mengatakan agar masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir soal penyaluran dana bansos tersebut.

Pasalnya, pihaknya akan bekerjasama dengan Pos Indonesia untuk menyerahkan dana pengalihan subsidi BBM di wilayah terpencil yang minim akses sekalipun.

“Misalkan di daerah puncak gunung di Papua, atau di beberapa tempat misalkan di Kalimantan yang membutuhkan jalur khusus, itu yang kita siapkan untuk kita bisa melayani. Jadi seperti beberapa ke Papua ini kita terpaksa menyewa helikopter,” ucapnya.

Selain itu, Mensos Risma juga memastikan bahwa penyaluran BLT itu akan tepat sasaran dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas.

Diketahui, Kemensos menargetkan 20,65 juta keluarga untuk menerima BLT yang secara total memiliki nilai Rp12,4 triliun.

Nantinya, masing-masing keluarga yang dinyatakan layak untuk menerima BLT akan mendapatkan uang sebesar Rp600 ribu yang diserahkan secara bertahap.

Dimana, setiap bulannya para keluarga tersebut akan menerima unag senilai RP150 ribu selama empat bulan.

Tak hanya BLT , pemerintah juga akan menyalurkan dana bantuan melalui pemberian upah subsidi bagi pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Sebanyak Rp9,6 triliun disiapkan untuk 16 juta pekerja calon penerima upah subsidi.

Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dua persen dana transfer umum untuk membantu pengendara angkutan umum, ojek online dan nelayan.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia memilih mengalihkan dana subsidi BBM untuk membantu masyarakat dengan sejumlah program bantuan sosial.

Hal tersebut merupakan buntut dari kebijakan pemerintah saat menaikkan harga BBM lantaran dinilai membuat anggaran negara membengkak.***