upah.co.id – Mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial ( Mensos ), Tri Rismaharini mengatakan bahwa BLT pengalihan subsidi BBM telah disalurkan ke 445 Kota/Kabupaten di Indonesia.

“Pemerintah mulai menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM sejak 1 September 2022 dan menjangkau 514 kota/kabupaten di Indonesia. Saat ini sudah tersalurkan melalui Pos,” kata Risma.

Risma mengatakan pihaknya akan mengatur strategi terkait penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM bersama PT Pos Indonesia untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah yang sulit diakses.

Dia juga menjelaskan bahwa saat ini Kemensos dan PT Pos Indonesia sedang mempersiapkan penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM kepada 1.850.000 KPM di daerah-daerah rawan dan sulit terjangkau.

“Misalkan di daerah puncak gunung di Papua, atau di beberapa tempat misalkan di Kalimantan yang membutuhkan jalur khusus, itu yang kita siapkan untuk kita bisa melayani. Jadi seperti beberapa ke Papua ini kita terpaksa menyewa helikopter,” katanya.

Diketahui, Kemensos menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp12,4 triliun melalui PT Pos Indonesia.

Penyaluran BLT senilai Rp150.000 per bulan per KPM diberikan selama empat bulan, yang dapat dicairkan dalam dua tahap, yang akan ditambahkan kepada penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari Antara, Mensos Risma mengatakan bahwa PT Pos Indonesia telah memiliki data terkait penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM yaitu sebanyak 18.469.299 KPM.

Adapun sejumlah data yang terpaksa dibersihkan, lantaran penerima bantuan tersebut diketahui telah meninggal dunia atau pindah yaitu 330.701 KPM.

Mensos juga memastikan agar penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM tepat sasaran, mudah dijangkau oleh masyarakat.

Terutama bagi mereka penyandang disabilitas, tentunya dengan menyertakan laporan penerimaan yang disertai foto kondisi terakhir rumah para KPM.

Meski demikian, Ekonom Faisal Basri mengatakan bahwa kebijakan pengalihan subsidi BBM dinilai tepat karena menjadi wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.

“Meski pahit, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus bisa dipahami dengan baik,” kata Faisal Basri.***