upah.co.id – DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk mengkerucutkan tiga nama bakal calon Penjabat Gubernur pengganti Anies Baswedan .

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta , Rani Mauliani mengatakan pihaknya belum menentukan kapan rapat tersebut akan digelar.

Saat ini kata dia pihaknya masih menunggu kondisi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang masih jatuh sakit.

Rani menjelaskan rapat pimpinan gabungan ini akan mengkerucutkan nama-nama yang diusulkan dari seluruh fraksi. Selanjutnya setelah diperoleh tiga nama maka akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sekarang logikanya kalau ada sembilan fraksi kalau ada sembilan nama kan harus kerucutkan, nah itu sistemnya (rapat pimpinan gabungan),” katanya kepada wartawan di DPRD DKI, Selasa 6 September 2022.

Rani mengatakan pemilihan bakal calon Pj Gubernur nanti akan dilakukan secara transparan. Politikus Gerindra itu juga berharap bahwa Pj Gubernur nanti bisa mengakomodir suluruh elemen masyarakat di Jakarta .

Kemudian terkait kriteria, Rani berharap Pj Gubernur merupakan sosok yang memang mengetahui seluk-beluk Jakarta .

Dia juga diharapkan mampu menyelesaikan tugas Anies-Riza yang belum rampung selama keduanya memimpin Jakarta .

“Intinya dan bisa mengakomodir serta bekerja sama kpd semua pihak bukan hanya satu kelompok,” ucapnya.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengusulkan enam nama Pj Gubernur DKI ke Presiden Jokowi (Joko Widodo). Tiga nama diusulkan oleh Kemendari dan tiga dari DPRD .

Saat ini empat nama telah muncul dalam bursa Bakal Calon Pj Gubernur DKI Jakarta .

Mereka di antaranya adalah Kasetpres Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta Marullah Matali; Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro; dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Diketahui, Anies Baswedan akan selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 mendatang.

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Pj Gubernur bertugas sampai dengan pelantikan Gubernur terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu merujuk PP Nomor 17 Tahun 2020, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan presiden.

Pengisiannya juga dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.***