upah.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan sosial (bansos) terkait dampak kenaikan harga BBM dan krisis yang membayangi ekonomi dunia saat ini.

Menurut Deddy, pemerintah dalam hal ini kementerian teknis, juga harus memikirkan bagaimana membuat rakyat tetap produktif pasca kenaikan harga BBM.

“Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengkomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktifitas rakyat,” kata Deddy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/9/2022).

Dia menambahkan, harga BBM yang baru disesuaikan itu harusnya juga diikuti dengan kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu. Pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan, petani, pelaku usaha kecil dan pengemudi kendaraan angkutan umum.

“Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat”, kata Deddy.

Legislator dari PDI Perjuangan ini meminta agar pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat.

Untuk itu, Deddy berharap agar aplikasi MyPertamina diperluas secara efektif dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan yang tegas untuk memastikan kebijakan pembatasan BBM subsidi berjalan dengan baik.

Dia pun meminta pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM subsidi bagi rakyat yang membutuhkan. Sembako itu untuk rakyat miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

“Sekarang dengan kenaikan harga BBM tentu akan berimbas terhadap naiknya biaya produksi maupun barang konsumsi yang berdampak bagi mereka”, ujarnya.

“Ini lah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah saat ini, tutup Deddy.