upah.co.id – Setelah bertahan sekian lama menanggung efek kacau balau dunia akibat kondisi geopolitik yang melambungkan harga energi, terutama minyak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyerah.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” tegas Jokowi, Sabtu (3/9/2022)

Tingginya harga minyak mentah yang kini masih berada di kisaran US$90 per barel tak dapat ditanggung lagi oleh APBN pemerintah. Menurutnya, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502, triliun. Anggaran ini tidak dapat naik lagi tahun ini.

Kacau balaunya dunia sebenarnya sudah disadari oleh Presiden. Bahkan, dia telah mendapatkan bisikan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, petinggi lembaga internasional, hingga negara anggota G7 tentang prospek ekonomi tahun ini dan pada 2023.

“Saya tanyakan sebetulnya dunia ini mau ke mana? Beliau-beliau sampaikan, presiden Jokowi tahun ini kita akan sulit. Tahun ini kita akan sulit,” kata Jokowi.

“Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap,” cerita Jokowi.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) menangkap sinyal yang sama. Bank sentral pun membeberkan lima tantangan besar di tataran ekonomi global saat ini dan ke depannya.

Direktur dan Kepala Grup Departemen Kebijakan Internasional International BI Haris Munandar membeberkan lima risiko terkini di kancah internasional. Bahkan, dia menuturkan pergerakan di global ini beberapa sangat ekstrem dan signifikan. Pertama, kondisi perekonomian global tengah mengalami tekanan meningkat, baik inflasi dan resesi.

Inflasi di negara-negara maju memang sudah sangat tinggi. Di Inggris, inflasi saat ini sudah mencapai 11% dan ada proyeksi akan mencapai 18% pada akhir 2022. Sementara itu, inflasi AS sudah mencapai kisaran 8%. The Fed sendiri akan berupaya untuk menurunkan inflasi hingga kisaran 5-6%.

“Dan FFR walaupun sudah 2,5%, masih diprediksi sampai 4% atau lebih tinggi,” kata Haris dalam Webinar ISEI Jakarta dengan tema ‘Indonesia dan Presidensi G20: Perkembangan Terkini, Prospek dan Relavansi’, Senin (5/9/2022).

Alhasil, sejumlah negara melakukan respons untuk meredam inflasi. Beberapa bank sentral dunia yang sangat agresif a.l. Federal Reserve, Bank of England dan European Central Bank. Haris melihat potensi ini masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

Kedua, krisis pangan global yang diakibatkan kebijakan proteksionisme. Di dunia, menurutnya, setidaknya ada 35 negara yang melakukan restriksi pangan.

Ketiga, pengetatan kebijakan moneter di negara maju dan berkembang. Kondisi ini akan mempengaruhi negara berkembang, termasuk Indonesia. Adapun, bank sentral AS, Inggris, Kanada serta Australia telah menaikkan hingga 100 bps, bahkan lebih.

Keempat, di sisi regional, tekanan inflasi tinggi mulai bermunculan di Asean. Dia menilai tekanan harga ini muncul akibat kombinasi dari empat hal, yakni kenaikan harga energi, harga pangan, disrupsi pasokan dari pertumbuhan ekonomi dan depresiasi nilai tukar. Hal terakhir ini menimbulkan imported inflation yang akhirnya menaikkan inflasi inti.

Kelima, perekonomian global akan tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. IMF pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya 2,9% dengan rincian negara maju 2,5% dan negara berkembang 3,1%.

“Ini jangka menengah nantinya bisa di-price in ke kebijakan moneter dan ekonomi yang lain,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menilai risiko pandemi telah bergeser menjadi gejolak ekonomi. Hal ini ditandai dengan inflasi global yang melonjak, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga, potensi krisis utang global dan potensi stagflasi.

Akibat hal ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi global terkoreksi cukup dalam. IMF saja sudah memangkas proyeksi ekonomi global sebesar 0,4% tahun ini dan 0,7% pada tahun depan. Alhasil, ekonomi global hanya akan tumbuh 3,2% tahun ini dan 2,9% pada tahun depan.

“Jika dibandingkan dengan negara berkembang, revisi forecastnya lebih dalam di negara maju karena memang negara maju secara umum lebih sensitif perekonomiannya terhadap ekonomi global,” kata Masyita.

Terbukti, AS dan China saat ini dihadapkan dengan potensi perlambatan ekonomi. Untuk AS, Masyita melihat potensi resesi tidak signifikan karena dari data non-farm payroll di Negeri Paman Sam masih bergeliat.

Namun, dia mengarisbawahi risiko perlambatan di China, terutama bagi negara berkembang dan Indonesia. “US dampaknya ke berbagai negara, tetapi untuk negara-negara di Asean linkage ke Tiongkok juga signifikan sebagai trading partner dan source of FDI,” tegasnya.