upah.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk bertindak tegas mengenai layanan imigrasi, terkait dengan visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

Jokowi mendengar laporan dari investor dan turis terkait dengan sulitnya mendapatkan izin tinggal, Kitas.

Bahkan, menurut Presiden, pemberian visa atau Kitas kepada para investor harus dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Presiden bahkan memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

“Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol,” tegas Jokowi dalam rapat bersama Kemenkumham, Jumat (9/9/2022).

“Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani.”

Dalam rapat ini, Jokowi pun meminta Yasonna tegas dalam menangani masalah visa dan Kitas tersebut.

“Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, dirinya ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.

Dia berpandangan visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.