upah.co.id – Kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan dijamin bakal aman. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggandeng anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga dalam memenuhi kebutuhan BBM solar bersubsidi bagi nelayan di Indonesia.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya. Pihaknya, melakukan kerja sama distribusi tepat sasaran agar tidak terjadi kebocoran BBM subsidi. Dengan begitu semua nelayan akan mendapatkan jatah BBM subsidi.
Trenggono menjelaskan penyaluran BBM akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia. Pihaknya dan Pertamina akan melakukan pendataan distribusi lewat koperasi nelayan. Pihaknya juga menentukan beberapa tempat khusus yang akan menjadi sentra distribusi BBM subsidi bagi nelayan.
“Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian,” ungkap Trenggono dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).
Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik yang disepakati bersama KKP. Saat ini sendiri sudah terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran.
“Jadi ada tiga hal yang kami akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama adalah ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. Yang kedua adalah aksesibilitas, ini yang hari ini kita koordinasikan. Serta harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi kita pastikan subsidi lebih tepat sasaran,” ujar Nicke.
Kerja sama ini dilakukan kesepakatan bersama yang ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan.Kembali ke Trenggono, kerja sama KKP dan Kementerian BUMN ini diakuinya baru langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada dasarnya, KKP sendiri memiliki lima program Ekonomi Biru yang dapat juga disinergikan dengan lini usaha BUMN lainnya. Lima kebijakan Ekonomi Biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.
“Yang pasti potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan ini harus dieksplorasi secara berkelanjutan. Kementerian BUMN memiliki jajaran usaha yang bisa menggarap sektor ini. Sekarang ini pertumbuhan kita cukup bagus, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan,” kata Trenggono.
Senada dengan Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut potensi kerjasama lainnya masih terbuka lebar. Sinergi Kementerian BUMN dengan KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrialisasi pangan di Indonesia.
“Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan, belum bicara budidaya, cold storage. Ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan Pak Menteri dan saya. Kami selalu menjadi supporting bagi kementerian, dan kami harus memaksimalkan potensi industrialisasi pangan kita terutama hari ini di laut, agar mencapai hasil maksimal,” ungkap Erick.
