upah.co.id – Menko Polhukam Mahfud Md mengakui semakin banyak korupsi di Tanah Air. Hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok pada 2022.
Mahfud mengatakan sumber korupsi di Indonesia paling banyak berasal dari lobi-lobi proyek. Dia meminta semua pihak untuk berhati-hati.
“Indonesia itu di mana letak korupsi? Di proses perizinan, di birokrasi. Oleh sebab itu hati-hati saudara, proses perizinan, proses nego-nego proyek dan sebagainya itu yang menyebabkan indeks persepsi korupsi turun,” kata Mahfud dalam dialog bertajuk ‘APBN Hadir di Seluruh Pelosok Indonesia’ dilihat virtual, Kamis (2/2/2023).
Sebagai informasi, IPK Indonesia mengalami penurunan skor dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022. Skor itu menempatkan Indonesia pada posisi 110 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya.
IPK itu dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100 yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Skor IPK Indonesia pernah di angka 20 pada tahun 1999.
“Selama 22 tahun kita reformasi, itu naik 19. Itu naik setiap tahun 1, kadang kala turun, terus naik lagi. Sekarang ini dari 38 menjadi 34. Berarti di Indonesia ini banyak korupsi,” ucapnya.
“Dari hasil penelitian itu yang paling susah kekhawatiran tentang tidak adanya kepastian hukum. Orang sudah terlanjur masuk biaya, deal gitu tiba-tiba batal. Sudah selesai di kantor dinas perindustrian tiba-tiba tidak ada kepastian,” tambahnya.
Mahfud menyebut kehadiran omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengatasi hal itu. Kehadirannya agar memangkas banyak aturan yang membuat tidak efisien hingga investor mengurungkan niatnya masuk Indonesia.
“Di berbagai tempat, di tempat-tempat tambang banyak bekingan-bekingan. Pejabat membekingi penambangan liar dan sebagainya. Orang yang investasi beneran terusir, orang yang nggak investasi merampok. Itu sebabnya persepsi korupsi kita turun,” bebernya.
Meski begitu, Mahfud menyebut skor bidang keadilan dan penegakkan hukum di Indonesia naik. Hal itu dikarenakan segala bentuk kejahatan dan kecurangan yang terjadi diklaim berjalan baik.
“Korupsi makin banyak tapi penegakkan jalan juga. Penjahat yang sadis membunuh orang, tangkap saja nggak boleh dibeking oleh siapapun, paksa, tangkap! Penegakkan hukum untuk korupsi di Jiwasraya, Asabri dan sebagainya kita bawa di pengadilan semua. OTT banyak itu menyebabkan penegakkan hukum naik tapi itu tadi korupsinya masih banyak,” tandasnya.
