upah.co.id – vei terbaru yang dirilis Direktur Eksekutif Kedaikopi, Kunto Adi Wibowo, terkait dengan “Survei Opini Publik pada Pemimpin Perempuan” sangatlah menarik. Bagi penulis, survei ini dapat menjadi antitesis atau survei alternatif dari survei lain yang disuguhkan kepada publik, yang kerapkali mengarah pada kandidat calon presiden laki-laki.

Hasil survei tersebut menyebutkan, penerimaan publik terhadap presiden perempuan meningkat signifikan, dari 34,2 persen di bulan November 2021 menjadi 55,5 persen di Agustus 2022.

Hal itu tentu menjadi angin segar, artinya masyarakat sudah semakin terbuka dengan pemimpin perempuan karena kepemimpinan perempuan di tingkat nasional mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Satu hal yang menarik dari survei itu adalah elektabilitas Puan Maharani meningkat dibandingkan dengan survei lain ketika yang dieksplorasi adalah pertanyaan terkait dengan kepemimpinan perempuan. Puan dipandang sebagai pemimpin perempuan yang potensial menjadi calon presiden.

Dari hasil survei tersebut, sekitar 50 persen responden senang Puan Maharani menjadi presiden.

Isu perempuan di pemilihan presiden ini kemunculannya memang terbilang langka. Sejak pemilihan presiden secara langsung digelar pada tahun 2004 di Indonesia, hanya Megawati Soekarnoputri yang menjadi capres.

Selain Puan, dari hasil survei terdapat juga perempuan yang dipandang layak oleh responden menjadi capres yakni Megawati Soekarnoputri 0,7 persen, diikuti Susi Pudjiastuti 0,6 persen, Khofifah Indar Parawansa 0,6 persen, Tri Rismaharini 0,5 persen dan Sri Mulyani 0,3 persen.

Perlu diakui, kemunculan tokoh perempuan yang masuk dalam bursa capres memang masih minim. Hal ini menggambarkan bahwa capres perempuan masih sulit untuk dipilih oleh masyarakat dibandingkan dengan capres laki-laki.

Komitmen partai politik

Berdasarkan data Global Gender Gap Report yang dirilis World Economic Forum pada Maret 2021, Indonesia berada pada peringkat 101 dari 156 negara yang dilakukan pengukuran dengan skor 0,688. Adapun indikator yang jadi pengukuran adalah aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketahanan dan pemberdayaan politik.

Skor Indonesia untuk pemberdayaan politik sendiri adalah 0,164 atau berada di peringkat 92 dunia.

Hal itu tentu menjadi paradoks tatkala kehadiran dan partisipasi perempuan dalam proses elektoral seperti pemilih perempuan yang mencapai 96.538.965 atau setara dengan 50,08 persen pada Pemilu 2019.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki 96.231.646 atau 49,92 persen. Tidak hanya itu, pemilih perempuan juga tercatat yang paling banyak memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS), yaitu sejumlah 51,43 persen pada Pilpres 2019.

Inilah alasan mengapa tokoh perempuan penting untuk tampil sebagai pemimpin nasional dalam ajang pilpres.

Penulis meyakini bahwa kehadiran perempuan sebagai calon presiden akan lebih mewarnai pemilu dengan gagasan, terobosan, inovasinya dalam menjawab seluruh permasalahan kebangsaan. Perempuan memang perlu dihadirkan secara langsung yang tidak bisa diwakilkan untuk memastikan terwujudnya inklusivitas dalam pemilu.

Tentu saja calon presiden yang dimunculkan juga harapannya tidak hanya satu. Kehadiran perempuan bukan hanya sekedar penggugur kewajiban belaka tetapi jauh lebih substantif dari itu yakni sebagai upaya mewujudkan kepemimpinan perempuan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kepemimpinan perempuan di banyak negara sudah banyak teruji dalam mengatasi berbagai permasalahan, termasuk juga di Indonesia. Para kepala daerah perempuan telah berhasil melakukan banyak terobosan untuk progresivitas daerahnya.

Hasil survei yang dilakukan Kedaikopi mestinya dapat menjadi peta awal siapa-siapa saja capres perempuan yang layak diberikan dukungan oleh partai politik. Meskipun dari beberapa nama yang muncul masih fluktuatif tetapi nama-nama yang muncul dapat menjadi acuan dalam waktu dekat.

Dengan komunikasi politik yang masih acak, tidak ada salahnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung calon presiden perempuan yang tidak hanya ada satu nama. Sebab, partai politik menjadi kunci penting untuk mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk melahirkan kandidat calon presiden perempuan.

Perbaikan kualitas demokrasi

Penulis meyakini bahwa partai tidak kekurangan kader perempuan yang berkualitas. Tunjukkan bahwa inklusivitas pemilu, kesetaraan, keadilan bukan hanya sekedar wacana belaka tetapi harus menjadi implementasi serius untuk ditindaklanjuti oleh partai politik sebagai perwujudan bahwa demokrasi ini hadir tidak meninggalkan kaum perempuan.

Buktikan bahwa situasi politik hari ini memang ramah perempuan. Riset yang dilakukan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD) yang bekerja sama dengan Global Institute for Women Leadership King’s College menunjukkan ada hubungan atau korelasi positif antara kepemimpinan perempuan dan perbaikan kualitas demokrasi.

Riset tersebut dikaji lebih dari 500 penelitian empiris di berbagai negara. Hal ini membutktikan bahwa demokrasi tidak hanya ditandai perhelatan elektoral rutin selama lima tahun saja, tetapi juga menjadi bagian dari sistem nilai untuk membangun suatu sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsp kebebasan, dan kesetaraan untuk semua orang (Meyer, 2020).

Indonesia sangat mungkin menuju ke arah sana selama ada political will yang kuat dari partai politik.

Tentu saja capres yang diusung oleh partai politik yakni perempuan yang memiliki track record baik, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang membuat demokrasi kita semakin sehat, bukan malah sebaliknya membuat demokrasi kita semakin terpuruk.

Menghadirkan representasi capres perempuan tidak hanya untuk inklusivitas pemilu tetapi juga menjadi kekuatan altermatif demokrasi yang bersih dan efektif. Meski memang kita perlu sadari bahwa nama-nama perempuan yang layak jadi capres juga masih sangat terbatas.

Untuk itu, ke depan partai politik perlu berupaya melakukan kaderisasi secara sistematik dan berkesinambungan. Partai dinilai optimal menjalankan kewajibannya tatkala mampu menghadirkan calon pemimpin perempuan berkulitas dan berintegritas ke publik, bukan yang memiliki popularitas tetapi mengaburkan kapasitas.

Fungsi kaderisasi di internal partai sangat penting untuk mengedepankan spirit perubahan dan transformasi generasi yang semakin terbuka agar tidak menghambat kader perempuan untuk ikut berkontestasi secara sehat dan beradab di kepemimpinan nasional.