upah.co.id – Jelang pesta demokrasi Pemilu 2024 aksi tidak terpuji terjadi. Kali ini terjadi di Kota Depok.

Diduga dana hibah Bawaslu Kota Depok dipakai oknum tak bertanggung jawab untuk bersenang-senang di hiburan malam.

Informasi ini diungkapkan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Andi Rio Rahmat yang mengatakan Bawaslu Kota Depok tahun 2020 mendapatkan dana hibah APBD Kota Depok Rp15 miliar.

Dalam keterangan kepada awak media, Andi Rio mengatakan uang yang diperuntukkan untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada Kota Depok digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan ini diduga merupakan ulah oknum Kepala Sekretariat Kota Depok dengan cara dicairkan menyalahi/melawan prosedur keuangan.

Sementara oknum bendahara diduga melakukan penarikan tunai senilai milyaran rupiah yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).

Dana yang ditransfer oknum tersebut bernilai Rp1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.

Selanjutnya, uang rakyat tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi serta untuk kegiatan hiburan malam.

“Ya, benar kami telah resmi melakukan penanganan terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana hibah Bawaslu Kota Depok terkait dana hibah Bawaslu pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2020,” kata Kepala Seksi Intelijen Kajari Depok Andi Rio Rahmat kepada wartawan beberapa waktu lalu seperti dilansir dari Jurnal Medan.

Saat ini, kata dia, Kajari Depok telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) karena sebelumnya didapatkan informasi uang hibah diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Serta untuk kegiatan hiburan malam,” tegas Andi Rio Rahmat didampingi Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Alfa Dera.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang beredar terdapat dana Rp1,1 miliar yang keluar dari rekening Bawaslu dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sampai saat ini uang tersebut belum pernah kembali masuk dari rekening penerima ke rekening pemberi yakni rekening Bawaslu Kota Depok .

Rio menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan keuangan negara tersebut bukanlah perbuatan dari Lembaga tetapi merupakan perbuatan oknum.

Dalam upaya pencegahan, berbagai macam sinergi dan kolaborasi telah dilakukan pimpinan lembaga dalam rangka pencegahan penggunaan dana hibah.

“Tapi itu ulah oknum dan kami akan menindak tegas terkait dengan perbuatan tersebut,” ujarnya.

Andi Rio mengatakan jangan sampai perbuatan oknum-oknum yang menyelewengkan dana untuk kepentingan demokrasi malah merusak pesta demokrasi.

Jika melihat data semakin banyaknya pola pemberian dana hibah, pihaknya akan terus aktif melakukan sinergi dengan berbagai instansi untuk melakukan pencegahan terkait dengan penggunaan dana hibah.***