upah.co.idPerhimpunan Pendidikan dan Guru ( P2G ) melalui Koordinator Nasional Satriwan Salim mendesak pemerintah berikan subsidi upah bagi guru honorer .

“ P2G mendesak pemerintah pusat dan daerah memberikan bantuan subsidi upah ( BSU ) kepada guru honorer , seperti yang pernah diberikan pada awal pandemi Covid-19 dulu. BSU tersebut sangat membantu perekonomian mereka,” ujar Satriwan Salim, di Jakarta, Selasa, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Desakan itu disebabkan kenaikan BBM yang sangat berimbas bagi guru honorer dengan gaji jauh dari layak.

“Dari segi nominal jauh di bawah UMP/UMK buruh. Dengan kebijakan kenaikan harga BBM dirasakan sangat berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan hidup kawan-kawan guru ini. Harga BBM naik cukup signifikan, sayangnya tidak diiringi dengan kenaikan upah mereka,” kata Satriwan.

Bahkan, ia meminta pemerintah untuk memotong tunjangan pejabat jika memang dibutuhkan.

“Pemerintah dan kita semua sebagai warga negara mestinya berempati kepada para guru khususnya honorer di tengah kondisi ekonomi sekarang. Jika perlu para pejabat tinggi negara dipotong tunjangannya untuk membantu guru honorer di tengah kondisi sekarang,” kata dia.

Satriwan melanjutkan, urgensi BSU bagi guru honorer sebab melihat kondisi guru honorer yang dalam posisi rentan. Ia menyebut, posisi mereka sekarang seperti serba salah.

Diketahui sebelumnya, pemerintah sempat mengadakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditujukan bagi pegawai honorer .

PPPK adalah program untuk pegawai kontrak yang direkrut pemerintah dengan perjanjian kerja.

Satriwan menjelaskan, guru honorer banyak yang telah lolos seleksi PPPK.

Namun, banyak dari mereka bahkan belum mendapatkan gaji sesuai hak.

“Bahkan sudah lolos seleksi namun belum kunjung keluar SK-nya. Lebih mengecewakan lagi, banyak di antara mereka belum mendapatkan gaji dari pemerintah, seperti yang terjadi di Bandar Lampung dan Serang,” kata dia.

Dengan itu, Satriwan memohon pemerintah dan seluruh warga Indonesia untuk berempati pada nasib guru honorer .

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah meluncurkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) kepada buruh dengan gaji dibawah Rp3.500.000.

Namun, dikutip dari laman Kemnaker, poin lima syarat penerima BSU menyebut guru tidak dapat menerima BSU .

Adapun poin tersebut secara spesifik berbunyi, “Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK)”. (Asri Turana Restaripani)***