upah.co.id – Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah , resmi bebas bersyarat pada hari ini Selasa, 6 September 2022.

Diketahui, Ratu Atut telah menjalani masa kurungan penjara selama tujuh tahun lantaran terbukti melakukan tindakan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Pembebasan bersyarat terhadap Ratu Atut tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rika Aprianti.

Ia mengatakan bahwa Ratu Atut telah memenuhi syarat, baik secara administratif maupun substantif untuk dinyatakan bebas.

“Betul, hari ini sudah dikeluarkan dari Lapas Kelas II-A Tangerang dengan program pembebasan bersyarat, melalui mekanisme kebersyaratan yang sama seperti warga binaan lain, sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif,” katanya.

Lebih lanjut, Rika Aprianti menjelaskan bahwa Ratu Atut masih harus menjalani bimbingan meskipun ia telah dinyatakan bebas bersyarat .

“Masih wajib mengikuti bimbingan, dalam hal ini dari Bapas Serang sampai 8 Juli 2026. Aturannya sama, tidak boleh ada tindak pidana ataupun pelanggaran. Kalau sampai terjadi, program hak pembebasan bersyarat akan dicabut dan menjalani sisa pidana di dalam lapas,” ujarnya.

Lantas, bagaimana rekam jejak kasus korupsi Ratu Atut hingga ia dinyatakan bebas bersyarat ? Berikut penjelasan yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com.

Keterlibatan Ratu Atut dalam kasus suap Ketua MK itu pertama kali diketahui melalui penangkapan adiknya, yaitu Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) pada 2 Oktober 2013.

Sejak saat itu, KPK mencegah Ratu Atut untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama enam bulan. Kemudian, Ratu Atut pun diperiksa dengan status sebagai saksi atas kasus suap Pilkada Lebak.

Kemudian, pada 17 Desember 2013, Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyuapan tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka penyuapan, Atut pun divonis dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp200 juta.

Adapun, Ratu Atut bersama adiknya, Wawan menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar untuk menangani Pilkada di Lebak, Banten.

Sebagai informasi, Ratu Atut tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyuapan, melainkan juga dalam kasus pengadaan alat kesehatan di banten.

Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Desember 2013, lantaran terbukti menyelewengkan dana anggaran yang membuat negara merugi hingga Rp79 miliar.

Diketahui, ia pun divonis selama 5 tahun 6 bulan dalam kasus penyelewengan anggaran dana alat kesehatan tersebut.

Saat kasus tersebut pun merebak, keluarga Atut pun tak luput dari sorotan masyarakat. Pasalnya, sebagian besar anggota DPRD di banten merupakan keluarga dari Atut, hingga masyarakat menyebutnya dengan julukan Dinasti Atut.***