upah.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO , Jens Stoltenberg menyebut pihaknya melihat tanda-tanda China sedang mempertimbangkan untuk memasok senjata ke Rusia yang saat ini masih berperang dengan Ukraina. Pernyataan Sekjen NATO tersebut, muncul beberapa hari usai Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken memberi peringatan kepada China terkait konsekuensi jika China mengirimkan dukungan materi untuk invasi Rusia ke Kiev.
” NATO sejauh ini, belum melihat adanya pasokan senjata mematikan dari China ke Rusia , tetapi kami melihat kemungkinan ada tanda-tanda China mempertimbangkan untuk itu,” kata Stoltenberg.
Stoltenberg menilai, itulah alasan dasar kenapa AS dan para sekutunya dalam setiap kesempatan selalu memperingatkan Beijing untuk tidak melakukan hal tersebut.
“AS dan para sekutunya, bersikap tegas terkait tanda-tanda tersebut, agar China tidak melakukan hal itu. Dan China memang seharusnya tahu, jika perang Rusia adalah ilegal,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah China belum memberikan sanggahan atas tuduhan tersebut.
China menekankan bahwa setiap informasi intelijen soal pengiriman pasokan senjata dari China ke Rusia , yang dirilis Gedung Putih dan para sekutunya hanyalah spekulasi.
Sebelumnya, pada Februari lalu, China dan Rusia telah menandatangani pernyataan ‘tanpa batas’. Pernyataan ini dibuat tidak lama usai Rusia menginvasi Ukraina.
Hubungan bilateral kedua negara tersebut, semakin kuat dan berkembang pesat menyusul retaknya kemitraan politik antara Moskow dan Barat, yang saat ini sering melancarkan kritik tajam kepada Rusia guna menghentikan perang di Ukraina.
Terbaru, Barat juga telah mewaspadai respon reaktif China terhadap Ukraina. Beberapa pejabat memperingatkan bahwa kemenangan Moskow dapat dengan jelas mempengaruhi tindakan Beijing kepada Taiwan.
Sebaliknya, China sejauh ini cukup menahan diri untuk tidak menyebut atau mengutuk perang tersebut sebagai ‘invasi’.
NATO juga telah memperingatkan China untuk tidak ikut campur dan menjadi bagian dari pendukung invasi Rusia ke Ukraina, mengingat China adalah anggota Dewan Keamanan PBB dan perang tersebut sejatinya melanggar Piagam PBB.
“Prinsip dasar Piagam PBB itu adalah menghormati integritas negara lain, tidak mengumpulkan pasukan dan menyerang negara lain dengan ratusan ribu pasukan,” katanya.***
