upah.co.id – Indonesia memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik pada DPR , DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 mendatang.

Keterangan tersebut tercantum dalam Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Diketahui, mantan narapidana boleh mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif jika putusan pidana atau hukuman mereka secara jujur telah dikemukakan pada masyarakat.

“Tidak pemah dipidana penjara berdasarkan utusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” kata Pasal 240 ayat 1.

Nantinya, mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tersebut diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang pernah menaunginya saat menjalani hukuman pidana.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 240 ayat 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagaimana berikut ini;

“Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR , DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pemah dijatuhi pidana,”

Lantas, apa saja syarat lengkap bagi calon pendaftar anggota legislatif ini? Berikut penjelasan yang telah dirangkum oleh Pikiran-rakyat.com.

– Berusia minimal 21 tahun.

– Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

– Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

– Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.

– Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

– Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

– Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan utusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

– Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

– Terdaftar sebagai pemilih.

– Bersedia bekerja penuh waktu.

– Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

– Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidakmelakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR , DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

– Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

– Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu

– Dicalonkan hanya di 1 (sam) Iembaga perwakilan

– Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, calon anggota legislatif yang mendaftarkan dirinya tidak diwajibkan untuk menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ).***