upah.co.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Anggota Komisi VI Fraksi PKS Amin AK menilai daripada menaikkan BBM, pemerintah lebih baik menunda agar beberapa proyek strategis pemerintah yang sebetulnya tak strategis.

Misalnya proyek kereta cepat, ibu kota negara baru, dan berbagai infrastruktur yang sebetulnya belum waktunya untuk dibangun.

“Batalkan atau tunda proyek strategis yang sebetulnya tak strategis. Seperti IKN, kereta cepat, dan infrastruktur yang belum waktunya memang,” ungkap Amin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Amin AK juga menyinggung agar pemerintah lebih fokus untuk meningkatkan program jangka panjang peningkatan lifting minyak dan gas (migas). Lifting migas harus naik jangan dibiarkan hanya mentok di 600.000 barel per hari.

“Lifting minyak harus meningkat jangan 600.000 (barel per hari) terus. Ini jangan dipelihara karena kita sumber minyak melimpah,” sebut Amin.

Pemerintah, menurutnya harus meningkatkan kapasitas minyak dan meningkatkan teknologi pengolahan minyak. Dengan begitu, Indonesia tak perlu impor minyak mentah.

“Kita ambil impor minyak matang dengan selisih harga US$ 15 per barel itu yang sedot devisa kita,” sebut Amin.

Selain Amin, anggota Komisi VII Diah Nurwitasari juga bicara soal kenaikan harga BBM. Menurutnya, selama ini pemerintah berulang kali menyebut subsidi BBM tak tepat sasaran. Namun anehnya justru solusi masalah itu diselesaikan dengan kenaikan harga BBM.

Diah bilang harusnya pemerintah mencari cara pengawasan subsidi BBM untuk diperbaiki. Bukan malah menaikkan harga BBM dengan alasan subsidi bengkak.

“Dalam tanggapan di Paripurna penyaluran BBM disebut tak tepat sasaran, kenapa bukan itu yang dicari solusinya? Berarti mereka konfirmasi gagal kelola negara,” sebut Diah.

PKS menilai tak pernah ada kesepakatan soal kenaikan harga BBM di DPR. Baca halaman berikutnya

Anggota Komisi VII lainnya, Nurhasan Zaidi mengatakan tidak pernah ada kesepakatan persoalan BBM dinaikkan di DPR.

“Kami Komisi VII tidak pernah ada kesepakatan persoalan kenaikan BBM dan perdebatan di Komisi VII yang membidangi urusan BBM itu tidak ada kesepakatan untuk kenaikan BBM,” sebut Nurhasan.