upah.co.id – “Paradigma pemerintah harus diluruskan. Dalam negara kesejahteraan subsidi itu bukan beban, tapi stimulus bagi masyarakat kecil. Subsidi adalah stimulus biar mereka lebih hidup produktif bukan beban,” kata Presiden, Gema Keadilan Indra Kusuma kepada wartawan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Mereka menegaskan Indonesia bukan negara kapitalis, sehingga pandangan menganggap subsidi sebagai beban suatu hal yang salah.

“Justru yang mengagap beban itu paradigma kapitalis, dan Indonesia bukan negara kapitalis” ujar Indra.

“Masyarakat saat ini sedang tertatih-tatih berjuang bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi. Tiba-tiba dihantam dengan kenaikan BBM, yang ini jelas jelas akan meningkatkan harga-harga,” ujarnya.

Diketahui, pada hari ini sejumlah elemen menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, selain dilaksanakan DPP Gema Keadilan, ada juga dari kelompok Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Siswa Muslim Indonesia.

Demonstrasi mereka gelar di kawasan Silang Monas atau dekat Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (6/9/2022).

Klaim Jokowi

Sebelumnya Jokowi menyampaikan, sebenarnya pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari dinamika harga minyak dunia. Dan ingin harga BBM bisa dijangkau.

Namun, kata Jokowi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 justru terus alami pembekakan. Menurutnya, angkanya naik menjadi tiga kali lipat.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan itu akan meningkat terus,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).

Belum lagi, kata dia, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

“Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit,” tuturnya.