upah.co.id – Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah kemungkinan akan memberi keputusan atas rencana impor KRL darurat setelah Lebaran 2023. Ia akan bertemu dengan ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Menko Marves, Menperin, dan Mendag untuk meminta izin impor darurat pada hari Senin mendatang.
Pria yang akrab disapa Tiko itu mengakui adanya penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Lantas, impor KRL bersifat mendesak dan harus segera dilakukan untuk menyelesaikan lonjakan penumpang yang di luar ekspektasi pemerintah ini.
“Kita lihat penumpukan di peak hour jam 6-8 pagi sama jam 5-6 sore itu tinggi sekali. Kita mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi,” ungkapnya kepada wartawan di di Gedung DPR, Rabu (12/4/2023).
Sebelumnya, BPKP telah menyarankan agar pemerintah tidak mengimpor KRL bekas dari Jepang serta ada kemungkinan retrofit atau modernisasi trainset yang sudah usang. Sementara itu, produksi KRL dalam negeri oleh PT INKA dapat rampung di tahun 2025 dan proses retrofit juga membutuhkan waktu sekitar 12-14 bulan sehingga baru selesai di tahun 2024.
Dengan begitu, pemerintah melihat pengadaan KRL dalam waktu dekat sangat mendesak sehingga masih mempertimbangkan impor dari Jepang, hal ini juga menyusul lonjakan penumpang KRL melebihi perkiraan pemerintah.
Untuk keputusan impor KRL tersebut, Tiko memastikan akan ditetapkan dalam waktu dekat.
“Enggak, enggak keburu [memutuskan rencana impor KRL sebelum lebaran] karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tiko menjelaskan rencana impor ini disebut darurat karena tidak ada pemberian izin impor permanen untuk KRL bekas dari Jepang. Sebab, rencana impor KRL bekas dari Jepang dipandang tidak sesuai dengan semangat pemerintah meningkatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
