upah.co.id – Wakil Ketua DPRD Zita Anjani mengatakan pihaknya masih akan melakukan konsolidasi untuk mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Zita mengatakan setidaknya ada tiga kriteria yang akan boleh menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta .

Pertama, harus berpengalaman dan paham tentang DKI Jakarta . Kedua, pandai dalam mengelola pemerintah daerah, khususnya terkait fenomena sosial DKI Jakarta . Ketiga, pandai berkomunikasi.

Dia mengatakan DKI Jakarta merupakan kota dengan berbagai ras, agama, dan beragam karakter. Pj Gubernur nanti juga harus pandai berkomunikasi dengan DPRD.

“Juga komunikasi dengan DPRD. Terakhir, harus paham dengan situasi politik di Ibu Kota,” katanya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Lebih lanjut, Zita mengatakan merujuk UU Nomor 6 Tahun 2020, Pj Gubernur yang ditunjuk harus mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Termasuk menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/C.

Tidak hanya itu, dia menilai Anies Baswedan telah memasang standar tinggi sebagai seorang gubernur.

“Pak Anies sudah pasang standar tinggi untuk seorang gubernur,” ujarnya.

“Programnya bagus, kerjanya baik, terpola, ada target. Masyarakat jadi sejahtera,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengusulkan enam nama Pj Gubernur DKI ke Presiden Jokowi (Joko Widodo). Tiga nama diusulkan oleh Kemendagri dan tiga dari DPRD.

Saat ini empat nama telah muncul dalam bursa Bakal Calon Pj Gubernur DKI Jakarta .

Mereka di antaranya adalah Kasetpres Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta Marullah Matali; Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro; dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Diketahui, Anies Baswedan akan selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 mendatang.

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Pj Gubernur bertugas sampai dengan pelantikan Gubernur terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu merujuk PP Nomor 17 Tahun 2020, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan presiden.

Pengisiannya juga dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.***